Dinas Kesehatan Sumbar mencatat sedikitnya ada 4 kabupaten yang belum memenuhi standar minimal pelayanan kesehatan 1 desa 1 bidan, yakni Kabupaten limapuluhkota, Solok, Sijunjung dan Dharmasraya. Sementara untuk 15 kabupaten/kota lainnya yang sudah memenuhi standar minimal, nyatanya masih ada bidan yang bertumpuk hanya di pusat kota saja.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Rosnini Safitri. Saat ini, Kabupaten 50 kota yang memiliki 401 desa, nyatanya hanya memiliki 243 bidan PNS dan 142 bidan PTT. Sementara Kabupaten Solok yang punya 243 desa, hanya memiliki 103 bidan PNS dan 76 bidan PTT. Begitupun halnya Dharmasraya yang memiiki 253 desa hanya mengantongi 117 bidan PNS dan 39 bidan PTT. Sementara yang terparah, Solsel yang punya 152 desa tapi hanya mampu menyediakan 26 bidan PNS dan 23 bidan PTT.
“Kekurangan Bidan disetiap desa inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) kita untuk tahun 2011 dan kedepannya. Bagaimana mendapatkan bidan yang mau dan mampu ditempatkan hingga ke desa terpencil sekalipun,” tutur Rosnini ditemui di aula Gubenuran, beberapa waktu lalu.
Sementara, untuk Kabupaten Mentawai yang disebut-sebut masih kekurangan tenaga dokter, nyatanya mengantongi 51 tenaga bidan yang terdiri dari 39 bidan PNS dan 12 bidan PTT. Sedangkan Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumbar, mengantongi 4 kali lebih banyak bidan dibandingkan total desa yang ada. Dari 101 desa, Padang punya 454 tenaga bidan yang terdiri dari 152 bidan PNS dan 92 bidan PTT.
Ditemui terpisah, Asisten II Setprov Sumbar, Syafrial mengungkapkan persoalan kesehatan masyarakat Sumbar lainnya yakni masih belum tercapainya target angka kunjungan ke puskesmas 1,8 persen ditahun 2010 lalu. Sebab, angka kunjungan untuk Sumbar masih diposisi 2 persen. Bahkan lima daerah, Bukitttinggi,Padang Panjang, Pariaman, Padang Pariaman dan 50 Kota masih berada diatas angka kunjungan rata-rata Sumbar.
“Indikator kesehatan masyarakat yang ditargetkan belum tercapai. Ini pekerjaan lanjutan untuk kami di tahun 2011 ini. Dengan tingginya angka kunjungan ke puskesmas, artinya tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Inilah yang perlu ditekan, tentunya dengan program kesehatan yang menjangkau hingga ke pelosok desa” tuturnya.
Lebih lanjut, Syafrial mengurai dari laporan pemetaan permasalahan pelayanan kesehatan 2010, pemanfaatan rumah sakit di Sumbar yang ditargetkan 60,85 persen di tahun 2010 juga masih diatas target itu, yakni 70,4 persen. Sementara itu, tingkat kunjungan posyandu cukup tinggi. Meski belum seratus persen masyarakat yang memiliki anak dan balita mengunjungi posyandu, setidaknya angka 67,8 persen kunjungan telah melampaui target 65 persen.
Patut membanggakan, yakni angka K4 (ibu hamil yang diperiksa). Tercatat sepanjang 2010 lalu 91 persen ibu hamil telah rutin memeriksakan dirinya ke tenaga kesehatan. Begitu juga dengan persalinan yang menggunakan jasa tenaga kesehatan di Sumbar juga mencapai 90,8 persen. Artinya, pemanfaatan tenaga kesehatan cukup baik, bahkan melampaui target 2010 yang hanya 90 persen.
Namun, yang masih menjadi persoalan lainnya, yakni pemberian ASI eksklusif di provinsi ini masih minim. Hanya 65 persen ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif. Sedikitnya ada 8 kabupaten/kota yang masih rendah pemberian ASI ekslusif, yakni Kabupaten Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok, Dharmasraya, Padang, Payakumbuh Padang Panjang dan Kota Solok.
Sumber Berita
Begitu juga dengan angka gizi kurang di Sumbar yang masih cukup tinggi khususnya untuk 8 kabupaten/kota di Sumbar, seperti Padang Pariaman, Pariaman, Pasaman, Kab Solok, Sijunjung, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Mentawai yang masih diatas target 2010 lalu, yakni 11,4 persen.
Peningkatan kesehatan, tutur pria berkacamata itu, masih perlu digenjot setiap tahunnya. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup, seharusnya juga bisa diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan dengan ditunjang SDM tenaga kesehatan. Pasalnya, hingga 2011 ini, tercatat sebanyak 60 rumah sakit (RS) yang terdiri dari 21 RS pemerintah, 35 RS swasta dan 4 RS TNI/Polri di Sumbar.
Total tempat tidur yang ada untuk RS Pemerintah 2.938 (63,4 persen) dan RS Swasta 1.696 persen (36,6 persen). Kehadiran RS juga disokong oleh puskesmas di Sumbar yakni 250 unit, ada 87 unit diantaranya yang menyediakan rawatan. Sementara itu, ada 907 puskesmas pembantu, 256 puskesmas kelurahan, 1.761 Polindes, 7.021 Posyandu dan 2.379 Poskesdes.
0 komentar:
Posting Komentar